Seharusnya Begini, Lebih Baik Diberikan Petani dari pada Dikorupsi (Share Ya Jika setuju)

.
.
“Dasar melakukan korupsi seringkali bukan untuk pendapatan, melainkan karena ketamakan (kesombongan) atau membangun dinasti, maka lebih baik dananya diberikan kepada petani.”
Hal itu dikatakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian R. Azis Hidajat pada  Kegiatan Komitmen Anti Korupsi  di Yogyakarta (18/3).  Tema kegiatan tersebut adalah “Pembinaan Komitmen Anti Korupsi untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Kementerian Pertanian”.
Menurutnya aparat Kementerian Pertanian saat ini sudah lebih sejahtera bila dilihat pendapatan yang diperoleh. Selain mereka mendapatkan gaji dan insentif, para pegawai Kementerian Pertanian juga telah mendapatkan tunjangan renumerasi dari kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar 40 persen. Tunjangan itu akan dinaikkan menjadi 70 persen terutama bila laporan keuangan Kementerian Pertanian mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Jangan coba-coba melakukan korupsi, karena yang kita ambil satu maka kita bisa kehilangan empat atau lima dalam proses persidangan-persidangan,” tambah Achmad Suryana Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian penerima Award Tokoh Antikorupsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2013. Menurutnya dia selalu bilang kepada para stafnya bahwa tidak ada tekanan baik dari Menteri maupun dirinya dalam pengadaan barang/jasa untuk program pembangunan ketahanan pangan. “Kalau ada tekanan yang berat untuk melakukan korupsi, maka lebih baik meletakkan jabatan,” tambahnya di sekitar 320 peserta dari berbagai wilayah Indonesia bagian tengah dan timur Indonesia.
        Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengatakan kalau sampai saat ini masih ada yang korupsi itu luar biasa. “Karena kemiskinan umumnya terjadi di kalangan petani. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, petani bersusah payah menyediakan pangan buat kita. Apakah masih mau kita mengadakan bibit palsu atau  mengadakan peralatan yang sesungguhnya tidak diperlukan oleh mereka,” tambahnya.
            Kewaspadaan tetap diperlukan, karena selalu ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau mencuri-curi kesempatan. “Saya mengajak kepada seluruh aparat pertanian untuk selalu waspada terhadap sepak terjang pihak-pihak tertentu yang dapat berakibat pada timbulnya tuntutan hokum terhadap aparatur pemerintah,” kata Menteri Pertanian Suswono.
Direktur Eksekutif Komunitas Pengusaha Anti Suap (Kupas) Susi Rai Azizi tidak mau masyarakat menyalahkan pengusaha dalam tindak korupsi yang dilakukan aparat. “Hal itu dilakukan pengusaha karena sistemnya yang korup,” katanya kepada Sinar Tani. Namun dia sependapat bahwa pengusaha juga harus ambil bagian dalam menciptakan sistem pelayanan pemerintah yang bersih.
Melalui Kupas lanjut Susi, Kamar Dagang  dan Industri Indonesia (Kadin) tengah membuat zona-zona integritas, membentuk klub integritas untuk saling mengingatkan, membentuk komite integritas untuk melawan tindak korupsi. Saat ini terdapat 340 perusahaan di seluruh Indonesia yang sudah tergabung dalam Kupas. 
 Ketua Ombusman RI Danang Girindrawardana merasa salut dengan gerakan anti korupsi yang dilakukan di Kementan. “Kalau pak Irjen Kementan ini bisa dikopi menjadi 40 untuk di semua kementerian, maka 50 persen korupsi sudah tidak ada. kementerian lain mestinya belajar ke Kementan,” tambahnya.
Ombusman RI lanjut Danang berharap upaya Kementan ini bisa berujung pada  terjadinya reformasi birokrasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Bila ini bisa diwujudkan maka pelayanan karantina di pelabuhan akan membaik dan kita menjadi unggul ketika memasuki Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir tahun 2015. “Dengan pelayanan yang baik maka Nilai Tukar Petani (NTP) bisa dinaikkan dan akan banyak petani bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi,” tambahnya.
Dampak Positif
Pola pembinaan di bidang pengawasan yang sifatnya persuasif dan preventif (pencegahan) di Kementan ini menurut Mentan sudah tepat diterapkan oleh Inspektorat Jenderal sejak tahun 2010 silam melalui strategi GREEN AUDITS, dengan melahirkan konsep kearah pembentukan islands of integrity yang lazim kita kenal dengan istilah WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).
Hasilnya kegiatan WBK telah memberikan dampak positif bagi seluruh aparatur negara diantaranya, dengan ditetapkannya Kementerian Pertanian pada “Peringkat Kelima” sebagai kementerian yang memiliki integritas terbaik dari 20 kementerian yang dinilai berdasarkan survei KPK tahun 2013. Hal ini sangat menggembirakan, mengingat dua tahun sebelumnya, Kementerian Pertanian masih berada pada peringkat 12 dan 8.
Selain itu, di tahun 2013 Kementerian Pertanian memperoleh nilai “B+” atas penilaian LAKIP Kementerian Pertanian tahun 2012 oleh Kemenpan dan RB, yang tiga tahun sebelumnya berturut – turut mendapat nilai “B”.
Kemudian baru – baru ini Ombudsman RI memberikan hasil penelitian kepatuhan terhadap pelayanan publik, dengan hasil yang membanggakan yaitu Kementerian Pertanian berada pada “nomor empat” dengan nilai 945 (Zona hijau), yang sebelumnya berada pada nomor 14 dengan nilai 485 (Zona Merah).
 Hingga saat ini, Inspektorat Jenderal telah menetapkan 166 unit kerja berpredikat WBK (76,49%) dari total 217 unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini sangat menggembirakan, mengingat terjadi kenaikan sebesar 23,16% terhadap perbandingan jumlah unit kerja berpredikat WBK tahun 2013 yaitu 217 unit kerja) dibanding tahun 2012 yang berjumlah 120 unit kerja.
Dukungan lebih lanjut yang berkaitan dengan anti korupsi, lanjut Suswono Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 88/Permentan/OT.210/9/2013 tanggal 9 September 2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistleblower’s System) di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka semakin terbuka kesempatan atau fasilitas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan/atau pemberantasan korupsi lingkup Kementerian Pertanian.  Kami berharap fasilitas ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat semata-mata hanya untuk mensukseskan pembangunan pertanian. 
Sponsored Links
loading...
Loading...
.

Dukung Kami dengan Like Fanpage Di Facebook

Blog Archive