Sponsored Links
Loading...
Beras menjadi sumber makanan pokok di Indonesia serta menjadi kelangsungan hidup jutaan masyarakat. Namun, hal ini belum menjadikan para petani di Indonesia sejahtera. Karena pendapatan yang diterima petani dari hasil pertanian sangat kecil belum lagi dengan biaya produksi yang tinggi.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengungkapkan, hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah melalui Bulog harus bisa memberikan harga yang sesuai bagi petani, tapi juga tidak memberatkan masyarakat.
“Maka pemerintah tetapkan batasan atas bawah buat jaga itu. Walau di Indonesia, produsen padi itu tidak pernah makmur. Pendapatan petani padi tidak pernah di atas UMP (Upah Minimum Provinsi). Malah di bawah UMP. Petani 1 hektar dapat 5 ton padi. Harga Rp4.000/kg berarti dapat Rp20 juta. Dipotong biaya dia jadi dapat Rp12 juta. Kasih dibagi 4 orang, kecil jadinya,” jelas JK. Seperti dikutip Detik (11/5).
Wakil Presiden menghimbau Bulog dapat menyeimbangkan harga beras antara petani dan konsumen. Sebab, jika harga terlalu tinggi di satu pihak, akan merusak tatanan yang sudah berjalan. Kalau harga terlalu rendah, petani tidak mau lagi tanam padi karena bisa rugi. Ujung-ujungnya, negara harus impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Di Mesir pengekspor gandum terbesar pada masa lalu, sekarang jadi pengimpor terbesar. Dikontrol harga terlalu rendah, akibatnya harga rendah, petani malas tanam gandum. Petani tidak tertarik lagi tanam gandum. Artinya dia Mesir salah dalam keseimbangan dalam kebijakan harga. Baik buat konsumen juga menarik buat produsen,” tutup JK.
Sponsored Links
Loading...
loading...